Petakan TPS Lokasi Khusus, Bawaslu Inhil Dorong Mitigasi Risiko dan Perlindungan Hak Pilih

Tembilahan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir menghadiri Rapat Koordinasi Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (12/11/2026), di Tembilahan.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Rustam, S.H., Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Abus Siraj, S.Pt., serta Kepala Subbagian Pengawasan Barito Grinca Pahala Silalahi, S.E., M.M. Turut hadir perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indragiri Hilir serta Lembaga Permasyarakatan sebagai pihak yang berkaitan dengan pemetaan lokasi khusus, terutama di lingkungan perusahaan.

Rapat koordinasi ini membahas pemetaan potensi lokasi TPS khusus, termasuk lapas dan lingkungan perusahaan, guna memastikan masyarakat yang berada di lokasi tersebut tetap mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilihnya meskipun tidak terdaftar sebagai penduduk di wilayah setempat.

Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir Syamsul dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa TPS Lokasi Khusus merupakan fasilitas yang disediakan bagi pemilih yang karena kondisi tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal. Oleh karena itu, keberadaan TPS khusus diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat yang berada di lokasi seperti lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun perusahaan agar tetap dapat menyalurkan hak pilihnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin) KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Reza Fahlevi S.PI, M.PI menyampaikan bahwa pemetaan TPS Lokasi Khusus perlu dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah pendataan pemilih di lingkungan perusahaan, termasuk potensi permasalahan yang dapat berujung pada pemungutan suara ulang (PSU).

Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, KPU dapat memperoleh masukan dari Bawaslu maupun Dinas Ketenagakerjaan sehingga berbagai potensi kendala dapat diidentifikasi dan diminimalkan sejak awal tanpa mengabaikan pemenuhan hak pilih masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Abus Siraj, S.Pt., menekankan pentingnya pembahasan dan pemetaan TPS Lokasi Khusus dilakukan jauh sebelum tahapan pemungutan suara berlangsung.

Abus juga meminta penjelasan kepada Dinas Ketenagakerjaan terkait kemungkinan adanya ketentuan atau sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk menggunakan hak pilih. Selain itu, ia turut mempertanyakan koordinasi dan komunikasi yang telah dilakukan KPU dengan pihak-pihak terkait, khususnya perusahaan yang berpotensi menjadi lokasi pendirian TPS khusus.

Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Rustam, S.H., dalam tanggapannya menyampaikan bahwa apabila TPS Lokasi Khusus nantinya ditetapkan, Bawaslu akan melakukan penyesuaian strategi pengawasan guna memastikan proses pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Rustam mencontohkan perlunya pencocokan data antara perusahaan dengan data yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan, termasuk perusahaan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurutnya, validasi data menjadi hal penting agar jumlah pekerja dan potensi pemilih yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ia juga menyarankan agar pihak perusahaan turut dilibatkan dalam pembahasan berikutnya untuk memperoleh data yang lebih akurat. Selain itu, Rustam mempertanyakan apakah pendirian TPS Lokasi Khusus hanya diperuntukkan bagi lapas dan perusahaan atau juga memungkinkan di lokasi lain, seperti panti sosial maupun tempat tertentu yang memenuhi persyaratan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan menyampaikan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam proses pemetaan TPS Lokasi Khusus. Sementara itu, pihak lapas menyatakan kesiapan untuk terus berkoordinasi serta terbuka dalam memberikan informasi dan mendukung proses penetapan TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir mendorong agar pemetaan TPS Lokasi Khusus dilakukan secara cermat, berbasis data yang valid, serta melibatkan seluruh pihak terkait. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan sejak dini untuk mengantisipasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara sekaligus memastikan hak pilih setiap warga negara tetap terlindungi.