Kawal Hak Pilih Warga, Bawaslu Inhil Uji Petik Akurasi Data Pemilih

TEMBILAHAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Divisi Pencegahan, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) melaksanakan uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Senin (9/11/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan data pemilih masyarakat sesuai dengan kondisi terkini serta menelusuri indikasi ketidaksesuaian dalam daftar pemilih.

Uji petik dipimpin Koordinator Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Abus Siraj, S.Pt., didampingi Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu, Barito Grinca Pahala Silalahi, S.E., M.M., serta sejumlah staf Bawaslu Inhil.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan difokuskan pada pemeriksaan sampel data masyarakat yang tercantum dalam daftar pemilih, termasuk data yang terindikasi tidak memenuhi syarat (TMS). Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan data administrasi dengan kondisi warga untuk memastikan ketepatan pencatatan.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel yang diuji, Bawaslu Inhil menemukan indikasi ketidaksesuaian data pemilih yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Hasil pemeriksaan awal tersebut akan ditindaklanjuti melalui pencocokan dan klarifikasi dengan pihak terkait guna memastikan keakuratan informasi sebelum dilakukan tindak lanjut sesuai kewenangan.

Koordinator Divisi P2H Bawaslu Inhil, Abus Siraj, menegaskan bahwa pengawasan PDPB merupakan langkah penting untuk memastikan data pemilih selalu akurat dan mutakhir. Melalui uji petik, Bawaslu berupaya memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi masyarakat serta mengawal tindak lanjut atas setiap indikasi ketidaksesuaian.

Pengawasan ini juga diarahkan untuk menjaga hak pilih masyarakat. Data yang akurat diperlukan agar warga yang memenuhi syarat dapat tercatat dengan tepat, sedangkan data yang terindikasi tidak memenuhi syarat dapat diperiksa dan diklarifikasi.

Bawaslu Inhil berkomitmen terus mengawal kualitas data pemilih melalui pengawasan yang cermat, koordinasi dengan instansi terkait, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Langkah tersebut diharapkan mendukung tersedianya daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.