Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Komitmen Tingkatkan Kualitas Publikasi dan Kehumasan

Tembilahan — Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H), Abus Siraj, S.Pt., bersama 

staf yang membidangi kehumasan mengikuti Rapat Kinerja Kehumasan Triwulan III yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Riau secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (3/11/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan produktivitas publikasi di lingkungan Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu Provinsi Riau sekaligus Koordinator Divisi P2H, Amiruddin Sijaya, menyampaikan apresiasi atas peningkatan kinerja kehumasan yang ditunjukkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Ia menegaskan bahwa kehumasan di setiap Bawaslu kabupaten/kota harus tetap menjaga konsistensi kinerja melalui penyampaian informasi yang informatif, edukatif, dan transparan kepada masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan efisiensi anggaran.

Selanjutnya, kegiatan yang dipandu oleh Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Riau, Dona Donora, memaparkan hasil evaluasi kinerja pemberitaan dan pengelolaan media sosial selama Triwulan III. Evaluasi ini menjadi acuan penting bagi setiap daerah untuk terus melakukan pembenahan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi kelembagaan.

Menanggapi apresiasi dan hasil evaluasi tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Koordinator Divisi P2H, Abus Siraj, S.Pt., menyambut baik capaian positif tersebut dan menyatakan komitmen jajarannya untuk terus mengoptimalkan peran kehumasan. Upaya peningkatan akan difokuskan pada perluasan informasi pengawasan kepemiluan agar dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat di 20 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Melalui rapat evaluasi ini, jajaran kehumasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang baik serta memperkuat peran publikasi sebagai sarana edukasi dan pembangunan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.