Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Jalin Kerja Sama Pengawasan Partisipatif dengan LPPM Unisi Tembilahan

Tembilahan, Senin 11 Agustus 2025 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri (Unisi) Tembilahan. Kerja sama ini berfokus pada Pengawasan Partisipatif dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2029 di Kabupaten Indragiri Hilir.

Penandatanganan MoU ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Rustam, yang turut didampingi oleh jajaran komisioner, yakni Rahmaddian, S.Pd (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin), Indra, S.H., M.H (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), serta Musdalifa, S.E., M.Ak (Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat), bersama dua orang staf Bawaslu Inhil.

Dari pihak Unisi Tembilahan, hadir Dr. Badewin, S.E., M.Si selaku Ketua LPPM, yang secara langsung menandatangani dokumen Memorandum of Understanding (MoU) bersama Ketua Bawaslu Inhil.

Ketua Bawaslu Inhil, Rustam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendorong peran aktif masyarakat, khususnya civitas akademika, dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendatang.

“Pengawasan partisipatif bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui kerja sama ini, kami berharap kesadaran dan partisipasi publik semakin meningkat, sehingga tercipta Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil di Inhil,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LPPM Unisi Tembilahan, Dr. Badewin, S.E., M.Si, menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam mengedukasi dan mengajak mahasiswa, dosen, serta masyarakat luas untuk berperan aktif dalam pengawasan proses Pemilu.

“Kami menyambut baik kerja sama ini. LPPM Unisi akan mengintegrasikan program-program pengabdian masyarakat dengan pengawasan partisipatif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” ungkapnya.

Dengan adanya MoU ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan berbagai kegiatan bersama seperti sosialisasi, pelatihan, diskusi publik, serta program riset yang mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Indragiri Hilir menjelang Pemilu Serentak 2029.