Bawaslu Kab/Kota Se Riau Berikan Pelayanan informasi Hukum melalui JDIH

Anggota Bawaslu Indragiri hilir (Kordiv Hukum, Humas dan Datin) Andang Yudiantoro, SH, MH beserta Staf mengikuti Rakor Penguatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau bertempat di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru (16/07/2020) Kegiatan scra langsung di buka oleh Kordiv Hukum Humas dan Datin H.Amiruddin Sijaya, S.Pd.,MM yang dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Riau Anderson, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu serta Kepala Bagian Hukum Bawaslu Prov Riau serta Pimpinan Se Provinsi Riau. Dalam penyampaian sambutan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Riau Anderson,S.Pi, M.Si memberikan arahan agar Tim Website ini hendak dapat bekerja dengan Maksimal dan Baik sehingga pengoptimalan Website dapat terarah dan berkelanjutan" Ungkap Anderson Dalam kesempatan itu juga, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Riau menyampaian Arsip merupakan bagian yang sangat penting maka dari itu hendaknya Proses pengarsipan Data harus secara elektronik berupa data scan sehingga data tersebut dapat tertata dengan baik sehingga mencegah data tersebut hilang dan Juga memudahkan untuk di akses dimanapun dan kapan pun. Kordiv Hukum,Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Riau Bapak Amiruddin Sijaya,S.Pd, MM dalam sambutannya yang sekligus membuka Acara kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Pengeleloaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mengharapkan agar peserta untuk dapat mengikuti rakor dengan fokus dan intens, agar dapat memahami apa saja yg di Butuhkan dalam pengelolaan Website, JDIH serta Pelaksanaan PPID di Bawaslu Kab/ Kota se Riau. JDIH ini merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Untuk kita ketahui situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu ini terintegrasi dengan JDIH Nasional, situs JDIH Bawaslu menyediakan berbagai produk hukum, termasuk putusan sengketa, kehadiran JDIH Bawaslu ini sesuai dengan perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.