Bawaslu Inhil Hadiri Rakor Kehumasan Bersama Bawaslu Riau, Perkuat Peran Humas di Luar Masa Tahapan Pemilu

Tembilahan-Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), turut serta dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Riau dengan tema "Bincang-Bincang Kehumasan di Luar Masa Tahapan Pemilu". Dilaksanakan pada Rabu 30 Juli 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebagai bentuk penguatan fungsi kehumasan dalam masa non-tahapan. Rapat ini dibuka oleh Koordinator Divisi P2H Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM, serta turut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin, Ibu Dona Donora,S.Sos., M.Si. 
Pada kesempatan tersebut Dona Donora mengatakan “Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong peran aktif bagian kehumasan dalam menyampaikan informasi pengawasan dan kegiatan kelembagaan kepada masyarakat, meskipun tidak berada dalam masa tahapan resmi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Terdapat beberapa instrument yang dievaluasi oleh Bawaslu Riau diantaranya. Publikasi Media Sosial, 
Produksi Konten edukasi, Produksi Pemberitaan.”  3 bulan kedepan tim Kehumasan Bawaslu Riau akan melakukan evaluasi kembali oleh karena itu bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih minim pencapaian target, untuk segera diperbaiki dan tingkatkan kembali terutama pada instrument yang sebagaimana yang telah ditentukan.tutupnya
Pada kesempatan yang sama Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Koordinator Divisi P2H Abus Siraj, S.Pt, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja kehumasan. “Bagian kehumasan di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah menunjukkan adanya sedikit peningkatan dan progres dibandingkan dengan periode 
sebelumnya. Namun, kami menyadari bahwa pencapaian ini masih jauh dari target yang diharapkan. Untuk itu, kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kehumasan dapat bekerja lebih maksimal, termasuk di luar masa tahapan pemilu,” yang menjadi permasalahan Bawaslu Inhil terutama berkiatan dengan anggaran pendukung kegiatan sehingga untuk menghadirkan narasumber dari eksternal pada kegiatan podcast terkendala. 

Kegiatan evaluasi ini  diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat strategi komunikasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu yang tetap aktif dan terbuka dalam segala kondisi”.Tuturnya.