Bawaslu Indragiri Hilir Surati KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan Lakukan Audiensi Bersama ke Lapas Kelas IIA Tembilahan Terkait PDPB

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir melayangkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari upaya mendorong pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah ini merupakan bentuk pengawasan aktif Bawaslu terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk proses pemutakhiran data pemilih yang sangat krusial dalam menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan tersebut, Bawaslu bersama KPU Kabupaten Indragiri Hilir melakukan audiensi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tembilahan pada Rabu, 25 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan melakukan koordinasi dan persiapan pendataan warga binaan yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Dalam audiensi, dibahas sejumlah aspek penting, antara lain: mekanisme pendataan warga binaan, proses pemutakhiran data, serta strategi untuk memastikan seluruh warga binaan yang memiliki hak pilih dapat terdaftar secara sah dalam daftar pemilih.

Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Abus Siraj, S.Pt., menyampaikan bahwa keterlibatan aktif semua pihak sangat penting dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

"PDPB bukan hanya soal data administratif, tetapi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi warga negara untuk memilih. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga binaan yang memenuhi syarat kehilangan hak pilihnya karena kendala teknis atau administratif," tegas Abus Siraj.

Langkah kolaboratif ini mencerminkan komitmen kuat antara Bawaslu, KPU, dan pihak Lapas dalam menjamin hak konstitusional seluruh warga negara, termasuk mereka yang tengah menjalani pidana.

Bawaslu Indragiri Hilir menegaskan akan terus mengawal proses PDPB agar berlangsung secara transparan, akurat, dan sesuai regulasi, demi terselenggaranya pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas.