Tingkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas, Bawaslu Inhil Perkuat Pengelolaan Barang Bukti Melalui SI-AMAN
humas | Senin, November 16, 2026 - 15:35
Tembilahan – Dalam rangka memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Riau secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PPDATIN) Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Rahmadian, S.Pd., bersama staf. Sosialisasi tersebut turut diikuti oleh para Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran beserta staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
Kegiatan dibuka oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Riau, Nanang Wartono, didampingi Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Riau, Gushendri, S.H., M.H., serta jajaran Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Riau.
Dalam sosialisasi tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pemahaman aparatur pengawas pemilu mengenai mekanisme pengelolaan barang bukti atau Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) secara profesional. Materi yang disampaikan mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Selain itu, peserta juga mendapatkan penguatan terkait petunjuk teknis pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan barang dugaan pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Tidak hanya membahas regulasi, kegiatan ini juga memberikan pelatihan tata cara penggunaan aplikasi SI-AMAN (Sistem Informasi Administrasi dan Pengamanan Barang Dugaan Pelanggaran) sebagai alat kerja berbasis digital. Pemanfaatan aplikasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan barang dugaan pelanggaran secara lebih terstruktur, sistematis, dan tertib administrasi.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat tata kelola administrasi penanganan pelanggaran, khususnya dalam aspek pengamanan dan pendataan barang bukti. Dengan demikian, pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran diharapkan semakin optimal, akurat, dan akuntabel.
Bawaslu Inhil berkomitmen menghadirkan pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel demi menjaga kualitas demokrasi.
Penulis : Fitra Edia RJ
Editor : Gusti Kesumadinata