Bawaslu Inhil Tegaskan Mitigasi Kerawanan Logistik Pemilu 2029, Wilayah Perairan Jadi Prioritas Pengawasan

TEMBILAHAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya memperkuat evaluasi pengawasan dan mitigasi kerawanan distribusi logistik menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

FGD dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal secara daring melalui Zoom Meeting, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajaran sekretariat, pimpinan dan staf KPU Kabupaten Indragiri Hilir, serta siswa magang dari SMK Negeri 1 Tembilahan.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal menegaskan bahwa masa non-tahapan harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi menyeluruh agar penyelenggaraan demokrasi pada 2029 dapat berlangsung lebih baik.

“Saya berharap dari pertemuan ini lahir hasil mitigasi yang matang untuk disampaikan kepada Bawaslu Riau sebagai bahan kajian evaluasi pelaksanaan pemilu ke depan,” ujar Alnofrizal.

Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Rustam, dalam sambutan pembukanya menekankan bahwa FGD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pengawasan sekaligus meningkatkan tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indragiri Hilir. Menurutnya, sinergi antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meminimalkan potensi pelanggaran.

“Evaluasi ini sangat krusial untuk meminimalisir pelanggaran pemilu, salah satunya melalui mitigasi wilayah blank spot. Hasil FGD ini akan menjadi bagian dari pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang akan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu RI,” tegas Rustam.

Pada sesi pemaparan, Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsul, menjelaskan bahwa distribusi logistik pemilu harus disusun berdasarkan skala prioritas yang mempertimbangkan jarak tempuh dan kondisi geografis wilayah. Ia juga mengemukakan kemungkinan perekrutan tenaga pelipat surat suara dari kalangan perguruan tinggi, dengan tetap memperhatikan potensi risiko sosial dan politik di lingkungan sekitar.

Sementara itu, staf KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Luluk, memaparkan perkembangan tata kelola distribusi logistik dari Pemilu 2014 hingga 2024. Menurutnya, sistem distribusi mengalami peningkatan dari sisi pengemasan dan pengelolaan, namun tantangan utama masih terletak pada tingginya biaya transportasi karena sebagian besar wilayah Indragiri Hilir merupakan kawasan perairan.

Di tengah jalannya diskusi, Rustam turut memberikan masukan teknis terkait perlunya pemisahan armada pengangkut logistik untuk rute Kecamatan Pelangiran dan Teluk Belengkong. Pemisahan moda transportasi dinilai penting untuk menghindari keterlambatan distribusi yang kerap dipengaruhi kondisi pasang surut wilayah perairan. Ia juga menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap petugas pengepakan logistik agar benar-benar memenuhi prinsip clear and clean dari pengaruh partai politik.

Kordinator Divisi SDMO dan Data Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Musdalifa, menambahkan bahwa sekitar 70 persen wilayah Indragiri Hilir merupakan kawasan perairan, sehingga diperlukan metode pengepakan khusus terhadap logistik berbahan dasar kertas agar tidak rusak akibat kelembapan dan air. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan kekurangan logistik di wilayah Pelangiran pada pemilu sebelumnya telah menjadi perhatian nasional dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan ke depan.

Melalui FGD ini, Bawaslu dan KPU Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi sejak dini dalam menyusun strategi pengawasan dan pengamanan distribusi logistik yang lebih efektif, adaptif, dan tangguh sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029.